Menjaga Keamanan Data Tanpa Kedaulatan Data Apa Bisa?

Transaksi Data

Bisa dikatakan bahwa sekarang ini adalah zaman digital. Banyak layanan yang mengharuskan penggunanya untuk mengisi data pribadi terlebih dahulu agar bisa menikmati layanan yang dimaksud. Hal ini berlaku untuk beberapa layanan yang bersifat sosial, seperti media sosial, aplikasi pemesanan kendaraan, situs transaksi online , dan sebagainya. Data sepertinya sudah tidak berbeda jauh dengan rupiah. Data kini sudah menjadi semacam mata uang yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan sesuatu yang lain.

Pengisian data pribadi tersebut sepintas memang tampak hal yang mudah, menguntungkan,  dan tidak akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Banyak layanan yang berguna dan tidak berbayar alias gratis yang bisa kita nikmati dengan hanya bermodalkan mengisi data pribadi. Akan tetapi apakah  selanjutnya tidak ada masalah atau dampak negatif  yang akan timbul dari pengisian data-data semacam itu?

Mungkin sebagian besar dari masyarakat kita tidak pernah peduli terhadap hal semacam ini. Akan tetapi data-data pribadi yang kita isi dan kita kirimkan kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan tertentu bisa saja memanfaatkan data kita untuk hal-hal tertentu yang tidak pernah kita tahu.

Selain itu, data-data kita seringkali ditempatkan di server yang  berada di luar negeri. Data pribadi, data keuangan, dan data lainnya yang ditempatkan di luar negara kita bisa saja menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sebagai contoh misalnya, sebuah peristiwa yang terjadi di Singapura. Di sana pernah terjadi Tax Amnesty. Pemerintah Singapura tidak dengan gampangnya memberikan data milik nasabahnya demi mempertahankan perputaran uang di negaranya tersebut. Jika terdapat bank yang nasabahnya mengalami kerugian, maka pihak bank bisa saja mengelak dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Bangsa Indonesia sebenarnya merupakan bangsa yang besar, baik itu dilihat dari kualitas ataupun kuantitasnya. Akan tetapi saat ini tampaknya yang lebih menonjol adalah posisinya sebagai bangsa yang menjadi target empuk bagi perusahaan luar negeri. Indonesia adalah lahan emas untuk menjadi target pengguna aplikasi-aplikasi untuk jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau LinkedIn. Atau juga target bagi pasar aplikasi messenger buatan luar negeri seperti Whatsapp, BlackBerry Messenger (BBM), Line, dan sejenisnya. Tanpa disadari, hal semacam ini bisa saja dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk kepentingan yang tidak baik.

Kedaulatan Data

Kedaulatan Data (data sovereignty) merupakan sebuah payung hukum sebuah negara untuk mengawal sistem transformasi digital menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakatnya.  Jika sebuah negara tidak memiliki kedaulatan data,  maka sebuah negara bisa kehilangan banyak data seumpama telah terjadi sesuatu di negara lain yang  sudah “dipercayai” sebagai tempat  menyimpan data masyarakatnya.

Data masyarakat suatu negara merupakan hal penting yang mesti dijaga oleh negara. Akan menjadi aneh dan tidak lucu jika sebuah negara tidak memiliki kedaulatan negara yang berguna untuk melindungi data warga masyarakatnya.  Kedaulatan data merupakan dasar pertumbuhan transformasi digital.

Beberapa  negara telah memiliki regulasi  terkait perlindungan data pribadi milik  warga negaranya. Misalnya saja dua negara dekat seperti Singapura dan Malaysia sudah  mempunyai peraturan tentang Personal Data Protection Act (PDPA) dan badan yang bertugas memastikan jalannya regulasi tersebut.

Ketika kita membicarakan tentang kedaulatan di dunia cyber, maka salah satu perwujudannya adalah tentang perlindungan data pribadi. Hal semacam ini tidak bisa dengan mudah ditangani oleh segelintir pihak saja. Untuk melindungi kedaulatan negara, beberapa pihak yang strategis seperti pemerintah, masyarakat bisnis, masyarakat sipil, dan pihak lain seperti akademisi juga perlu melakukan sinergi bersama.

Upaya Perlindungan Kedaulatan Data

kedaulatan data negara indonesia

Seperti yang disebutkan di atas, kedaulatan data yang sudah menjadi bagian dari kedaulatan negara bukanlah hanya menjadi urusan satu pihak saja. Hal ini perlu melibatkan banyak lini terutama pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Kedaulatan data ini juga menyangkut hubungannya dengan negara lain karena hal ini lebih terkait dengan hubungan diplomatis antarnegara. Jadi, keamanan data bukan semata-mata urusan keamanan yang bisa diatasi dengan teknik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012, sudah ditetapkan melalui pasal 17 Ayat 2 bahwa semua perusahaan yang melayani publik wajib menempatkan servernya di data center Indonesia (colocation Indonesia).

Terbitnya regulasi ini adalah salah satu usaha dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan asetnya dari penyalahgunaan pihak luar serta menekan laju impor produk serta layanan digital. Akan tetapi peraturan ini juga mesti lebih serius pengawasan serta penegakannya. Bahkan pemerintah pernah mengatakan bahwa data center perusahaan asing tidak harus berada di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan pemerintah di atas karena sama saja melemahkan kedaulatan negara.

Memang benar bahwa pada dasarnya bisa saja perusahaan asing tersebut tidak membuat colocation di Indonesia. Mereka hanya memerlukan sebuah cloud gateway. Mengenai penempatan data, mereka bisa menjalin kerja sama dengan para operator data center. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan, maka salah satu masalah yang timbul dari transaksi data menjadi lebih sulit  untuk dikendalikan.  Untuk itulah pentingnya dibuat regulasi seperti peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu, untuk para top executive perusahaan multi national company di Indonesia, sudah selayaknya memikirkan juga masa depan bangsa dan anak cucu. Karena kita tidak dapat 100% berharap pada pemerintahaan saat ini yang mana seorang menteri yang diberi amanat malah memberikan pernyataan yang bertendensi melemahkan kedaulatan data.

Kita dapat ambil contoh negara lain seperti Jerman, yang strict pada kedaulatan data di negaranya, akhirnya perusahaan-perusahaan IT raksasa ber investasi. Menurut Garnter research, Indonesia berpotensi memiliki pertumbuhan investasi data center hingga Rp. 55 triliun di 2017-2020. Namun, sekali lagi, selama pemerintah sekarang ini hanya berpikir pendek, maka prediksi dari penelitian Gartner pun akan meleset jauh. Tentunya kita berharap semoga hal in tidak terjadi.

Kerugian Indonesia selain dari Investasi, keamanan data juga tidak terjaga. Tidak ada perlindungan dari pemerintah jika kedaulatan data tidak di tegakkan. Katakanlah, perusahaan ojek daring yang memiliki 10 juta data pelanggan, bisa saja mereka menjual data tersebut ke pihak asing untuk keperluan ekspansi di Indonesia.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah Indonesia saat ini mulai menyadari pentingnya kedaulatan data terhadap keamanan data bangsa Indonesia. Sebab, jika tidak ada proteksi, bisa saja data pemilihan umum di acak-acak oleh para penjahat cyber bayaran.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s